nusakini.com - Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Andi Amran Sulaiman mulai saat ini menyiapkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah penyangga pangan Ibu Kota baru yang akan dibangun 2024 mendatang. Provinsi Kaltara sebagai penyangga pangan ini merupakan langkah strategis Kementan guna menyediakan pangan Ibu Kota baru secara berdalaut atau tanpa impor. 

"Kementan menyiapkan kabupaten di Provinsi Kaltara menjadi penyangga pangan Ibu Kota Baru. Ada tiga kabupaten yang dipilih yakni Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan," demikian dikemukakan Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan yang mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri penutupan Pekan Daerah (PEDA) II Petani-Nelayan Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan, Kamis (12/9/2019).

Justan menjelaskan konsep pembangunan daerah penyangga pangan Ibu Kota baru yaitu dengan sistem klaster. Karena itu, Kabupaten Bulungan akan dibangun menjadi sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. 

Daerah penyangga pangan yang kedua adalah Nunukan, menjadi sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. Kemudian Kabupaten Malinau menjadi sentra produksi padi dan jagung. 

"Kepala dinas harus aktif. Jangan sendiri-sendiri, tapi harus kerja bersama dengan semua pihak, termasuk pihak legislatif," ujarnya.

Justan menegaskan untuk abupaten lain di Provinsi Kaltara yang tidak terpilih sebagai penyangga pangan Ibu Kota baru, bukan berarti kabupaten tersebut tidak diperlukan dalam mengembangkan produksi pertanian. Namun demikian, Kementan juga tetap membantu sehingga bisa juga menyediakan pangan.

"Sebab, kecintaan Pak Menteri Amran kepada sektor pertanian dan petani itu sendiri sangat luar biasa. Jika kita lihat kemajuan pertanian, ada sesuatu yang diberikan Menteri Amran dibanding menteri sebelumnya. Beliau (Amran, red) rajin turun ke lapangan," tegasnya.

Kinerja Sektor Pertanian

Justan menyatakan kinerjan Kementan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat menggembirakan. Mengapa demikian? Karena meskipun anggaran Kementan 2014-2019 trennya turun 33,65 persen, sektor pertanian justru ekspor dan PDB pertania meningkat. 

Melansir data BPS, rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton. 

"Nilai PDB Pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5 persen, pertanian mampu menembus 3,7 persen," bebernya.

• Kementan Tegaskan Stok Pupuk Subsidi di Jombang Cukup, 1 Januari 2025 Sudah Bisa Ditebus
• Kementan dan Polri Siapkan Tanam Jagung Serentak Demi Perkuat Ketahanan Pangan
• Pembangunan Irigasi Langkah Penting Menuju Indonesia Swasembada Pangan
• Waspadai Hoaks tentang Brigade Pangan di Media Sosial
• HKTI Ajak Anak Muda Terjun ke Sektor Pertanian, Ingatkan Swasembada Sudah di Depan Mata

BPS pun mencatat, sambung Justan, kinerja Kementan mampu menurunkan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan, dari 10,57 persen tahu 2014 menjadi 1,69 persen pada tahun 2018. Begitu pun penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17 % pada tahun 2014 menjadi 13,2 % pada tahun 2018.

BKPM pun mencatat, investasi sektor pertanian meningkat tajam. Tahun 2013 hanya Rp 29,3 triliun, namun di tahun 2018 naik menjadi Rp 61,6 triliun sehingga naik 110%.

"Oleh karena itu, Kepada para petani, banggalah menjadi petani. Banggalah bisa memenuhi pangan Indonesia, bahkan pangan kita sudah banyak diekspor," 

"Terkait dengan dukungan sumberdaya manusia, selain dukungan petani, Kementan juga tetap menggandeng pihak TNI. Jadi mari kita bersinergi membangun pertanian di Privinsi Kaltara sehingha nanti menjadi penyangga pangan Ibu Kota baru," sambung Justan.

Lebih lanjut Justan menekankan Kinerja Kementan yang bagus ini diikuti juga dengan kinerja pengelolaan keuangan dari BPK dan mendapat penghargaan dari KPK. BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementan tiga tahun berturut-turut (2016-2018) atas pemeriksaan penggunaan anggaran. Kementan pun mendapat penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.

“Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan. Kami pun tahu permasalahan di lapangan karena aktif tutun ke lapangan mengecek dan memberikan solusi langsung di lapangan," t

Gw As, [12.09.19 21:09]

andasnya.

Hadir pada penutupan PEDA II Petani-Nelayan ini, Asisten Daerah II Kaltara, Saiful Herman, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Nurhayati, Kepala Dinas Pertanian Kaltara, Andi Santiaji, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, Direktur Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Amirudin Pohan.

PEDA II Petani-Nelayan Provinsi Kaltara dihelat mulai tanggal 9 hingga 12 September 2019, dihadiri petani dan nelayan perwakilan dari seluruh kabupaten di Provinsi Kaltara.